Kala Jaksa Agung kembali terseret isu tak sedap

Persidangan kasus dugaan korupsi tambang Blok Mandiodo menggemparkan publik. Ini menyusul pengakuan seorang terdakwa Amelia Sabara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (25/10).

Dalam kasus tersebut, Amelia disangkakan merintangi penyidikan (obstruction of justice) terhadap Andi Adriansyah. Ia didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Ketika di persidangan, Amelia menyampaikan, menyerahkan sejumlah uang kepada selebritas Celine Evangelista agar membantu melobi dalam penanganan perkara tersebut. Apalagi, Celine memiliki koneksi langsung kepada Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, yang dipanggilnya "papa".

"Celine pada saat itu mengaku belum tahu soal kasus itu. Tapi, dia janji akan sampaikan sama Papa (Jaksa Agung, red)," kata Amelia dalam persidangan.

Kesaksian tersebut pun membuat gempar. Bahkan, memantik banyak komentar warganet di media sosial.

Kejaksaan kemudian meresponsnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, membenarkan hubungan ST Burhanuddin, termasuk istrinya, Sruningwati, dengan Celine cukup karib. Bahkan, seperti orang tua dan anak.

Kedekatan terbangun karena Celine kerap menjadi pembawa acara (master of ceremony/MC) dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan "Korps Adhyaksa". Menjadi MC "Persaja Charity Concert", yang dihadiri Burhanuddin dan Sruningwati, misalnya.

"Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Celine Evangelista sering mendapat undangan untuk mengisi acara keluarga di rumah dinas Jaksa Agung. Oleh karenanya, Ibu Sruningwati Burhanuddin telah menganggap Celine Evangelista sebagai anak karena memiliki hubungan dekat dengan anak perempuannya," tuturnya.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Patris. "Setahu saya, Celine sering menjadi MC acara ibu-ibu Kejaksaan RI."

Ketut menambahkan, kejaksaan takkan sungkan memberikan sanksi tegas kepada jajarannya yang terbukti menjadi makelar kasus. Ini sesuai komitmen Jaksa Agung.

"Jaksa Agung secara tegas menekankan jangan percaya kepada pihak luar yang bisa mengurus perkara di Kejaksaan. Kalau ada keterlibatan orang dalam, akan ditindak tegas," terangnya.

Bukan yang pertama
Bukan kali ini ST Burhanuddin diterpa isu tak sedap, termasuk dengan perempuan. Sebelum Celine, eks Kajati Maluku Utara itu juga pernah disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Kajati Jawa Timur (Jatim), Mia Amiati. Ia bahkan diisukan menjadi istri kedua ST Burhanuddin.

Mia lantas dilaporkan Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa, David Sitorus, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2021. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990, aparatur sipil negara (ASN) dilarang menjadi istri kedua.

"Kita minta KASN menyelidiki karena kita, kan, enggak punya kewenangan, kita enggak ada data, kita enggak bisa masuk ke sana. Itu, kan, yang punya kewenangan yang masuk ke situ, kan, lembaga-lembaga itu," beber David.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan terpidana perkara suap Djoko Tjandra, juga pernah digosipkan dekat dengan ST Burhanuddin. Kabar kedekatan keduanya mencuat di tengah kasus kebakaran Gedung Kejagung, Agustus 2022.

Rumor tersebut pun dibantah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung kala itu, Hari Setiyono. Ia menegaskan, Jaksa Agung dekat dengan seluruh pegawai dan staf karena serta tidak ada yang dispesialkan.

Serangan balik koruptor
Terpisah, praktisi hukum M. Hisyam Rafsanjani, menilai, berpolemiknya isu ini menunjukkan serangan balik koruptor. Pangkalnya, Kejagung dalam beberapa tahun terakhir cukup getol mengusut kasus korupsi.

"Kalau kita lihat laporan ICW, kinerja kejaksaan pada 2022 lebih baik dibandingkan institusi penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. Baik dari jumlah kasus yang ditangani hingga nilai kerugian negara," jelasnya.

ICW mencatat, Kejagung menangani 405 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp39.207 triliun selama 2022. Dari seluruh perkara yang ditangani, sebanyak 909 ditetapkan sebagai tersangka.

Peringkat kedua ditempati Polri dengan 138 kasus korupsi senilai Rp1.327 triliun dan 307 tersangka. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di urutan ketiga dengan menangani 36 kasus senilai Rp2.212 triliun dan 150 tersangka.

"Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Jadi, wajar saja jika banyak yang tidak senang dengan kejaksaan," jelasnya.